Kinerja Pemerintah Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Bidang Kesejahteraan Sosial

Disini akan dibahas sudah berhasilkah pemerintahan SBY dalam mensejahterahkan masyarakat? Pertanyaan tersebut seolah menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintahan SBY. Seperti yang diketahui Mensejahterahkan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari Negara ini seperti yang diamanatkan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945.[2]  Pada masa kampanye pilpres duet SBY JK menjanjikan menekan angka kemiskinan serendah-rendahnya

Demi mencapai target tersebut Pemerintahan SBY membuat program Kesejahteraan rakyat yang dikhususkan pada pengurangan tingkat kemiskinan yang difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: Klaster Pertama: upaya pengentasan kemiskinan dengan bentuk program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang dilakukan agar mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). [3]

Namun apakah program tadi dinilai berhasil dalam pengentasan tingkat kemiskinan?. Tentunya jawabannya akan terjawab Jika diperlihatkan data yang berhasil penulis himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia.

.[4]

Dari data tersebut bisa ditafsirkan di era pemerintahan SBY, hanya berhasil menurunkan angka  kemiskan sebesar 2,55% persen saja, dengan rincian presentase angka kemiskinan pada tahun 2004 sebesar 16,7% dan sampai akhir periode pertama era pemerintahan SBY sebesar 14,15% pada tahun 2008. Patut dicermati juga pada tahun 2006 angka kemiskinan yang diharapkan berkurang malah tambah naik, hal ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan SBY yang menaikan Harga BBM yang secara tidak langsung berdampak pada harga barang ikut naik. Jika dibandingkan dengan Mantan Presiden Gus Dur soal menekan angka kemiskinan, pemerintahan SBY masih kalah. Dalam rentang masa kepimpinannya selama tahun 1999-2001 Gus Dur berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 10,7%, Ini menunjukan selama tiga tahun masa jabatan pemerintahan SBY belum bisa berhasil mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas dan secara otomatis janji menekan angka kemiskinan serendah rendahnya pada saat kampanye gagal.

Pada periode kedua kepemimpinannya Duet SBY- Boediono saat kampanye pilpres 2009 berjanji Kemiskinan harus turun 8-10 persen dengan meningkatkan pembangunan pertanian, perdesaan dan program pro rakyat sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. jika dilihat data BPS diatas maka janji dari SBY-Boediono yang menargetkan kemiskinan turun 8-10% sulit terealisasi. Karena berdasarkan data tersebut sampai tahun 2012 pemerintahan SBY hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan yakni 3,94 % saja. Memang data tersebut hanya sampai tahun 2012 menarik ditunggu sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2014 nanti, apakah pemerintahan SBY berhasil merealisasikan janjinya seperti apa yang saat dikampanyekan.

Selain masalah kemiskinan tadi, masalah dibidang pendidikan sangatlah menarik untuk dianalisa sebab tingkat pendidikan berpengaruh dalam proses kesejahteraan rakyat. Pada era kepemimpinannya SBY, pemerintah membuat sejumlah kebijakan dibidang pendidikan yakni salah satunya adalah pemanfaatan Anggaran dari APBN sebesar 20%dengan tujuan pendidikan gratis selama pendidikan dasar dan menengah pertama (SD dan SMP) serta pendidikan terjangkau selama pendidikan menengah keatas (SMA) serta perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana Sekolah. Angka 20% dalam APBN bukanlah angka yang kecil, bahkan bisa dibilang terbesar dibanding yang lainnya. Namun apakah anggaran dan program tadi berhasil dijalankan dengan baik oleh pemerintah? Jawabannya bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan ICW. ICW menyebutkan pendidikan di Indonesia bukan hanya mahal, namun fasilitasnya juga buruk, selain itu masih ditemukan praktik penjualan buku yang dilakukan oleh pihak sekolah.[5] hal ini juga dirasakan penulis dimana saat itu tempat penulis menimba ilmu masih saja menjual buku pelajaran. Sepertinya anggaran tadi hanya dinikmati oleh kalangan Guru PNS saja. Bisa dilihat sejak era pemerintahan SBY banyak guru yang lebih sejahtera hidupnya dibanding saat era presiden sebelumnya. Hal ini dibuktikan oleh adanya Gaji tiga belas dan sertifikasi guru.

Sumber :

http://badarifin.blogspot.com/2014/04/kinerja-pemerintah-indonesia-di-bawah.html?m=1

Nama : Amalia febry

kelas : 1EB03

Npm : 20213757